Hati-Hati PHK

Krisis Global makin berdampak serius. Bursa saham yang berjatuhan menimbulkan efek berantai terhadap stabilitas operasional korporasi. Munculnya sentiment negative dari pasar saham, menimbulkan kekawatiran yang berkelanjuta. Walhasil, banyak terjadi penarikan investasi port folio oleh para pelaku pasar. Turun drastisnya harga saham harus dibayar trilyunan rupial oleh para korporat untuk menyelamatkan perusahaanya. Baik untuk buy back saham yang telah terjual ke publik maupun menjaga keberlangsungan komponen operasional ekonomi perusahaan

Tersendat-sendatnya aktifitas ekonomi untuk kemudian tidak dapat dihindari. Ditambah lagi nilai tukar dollar yang semakin membumbung tinggi, membuat terpuruknya sector swasta yang memiliki ketergantungan transaksi tukar dari rupiah ke dollar. Para nasabah perbankan pun buru-buru menyimpan uangnya dalam bentuk dollar agar dapat selamat dari kemungkinan yang lebih buruk dari depresiasi nilai tukar rupiah.

Sektor riil menjadi korban pula. Aktifitas ekspor ke luar negeri memburuk dikarenakan turun drastisnya permintaan. Meski deflasi terjadi untuk beberapa jenis barang, tingkat konsumsi masyarakat menurun. Dampak negatif terhadap income sector merchandiser tidak dapat dihindari. Logika kecukupan modal tidak dapat diikuti oleh sirkulasi pemasukan dari pasar. Wajar saja kalo agenda efisiensi dan rasionalisasi menjadi pilihan pertama bagi perusahaan-perusahaan untuk bertahan.

Terdapat banyak model bentuk efisiensi yang kaca mata perusahaan. Mengurangi produksi, menutup alokasi dana operasional yang dianggap tidak mendesak serta perlu, melakukan penjadwalan cicilan hutang atau obligasi, hingga mengambil tindakan PHK (Pemberhentian Hubungan Kerja).

Masih terdapat alternative-alternatif upaya efisiensi perusahaan. Hal tersebut kembali ke bentuk dan system operasi sebuah perusahaan. Bentuk yang paling mengkhawatirkan dari sekian macam agenda efisiensi adalah PHK. Hal tersebut karena besifat sensitive alias berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup karyawan atau buruh. Dapat dibayangkan jika tumpuan hidup keluarga harus terhenti karena tidak ada lagi penghasilan bulan. Miris sekali pastinya.

Pada dasarnya, PHK diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Keternagakerjaan No 13 tahun 2003. Dalam UU tersebut tepatnya Bab XII pasal 164, ditetapkan bahwa PHK dapat dilakukan ketika perusahaan tutup akibat kerugian. Kerugian yang dimaksud berlangsung minimal 2 (dua) tahun, berikut bukti-bukti laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik. Faktor Force Majeure juga diabsahkan oleh UU no 13. Ketentuanyan yang ada yakni diberikannya uang pesangon yang dijelaskan dalam pasal 156 ayat 1 dan 2.

Bagaimanapun terdapat pengecualian aturan main PHK. UU No 13 tahun 2003 pasal 164 menyatakan bahwa PHK dapat dilakukan karena perusahaan hendak melakukan efisiensi. Bicara efisiensi, jelasnya merujuk kepada bagaimana perusahaan sendiri menentukan kapan dan kenapa. Akan tetapi, yang perlu dan kurang diperhatikan adalah hak-hak perkerja atau buruh. Yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk situasi seperti ini antara lain uang pesangon sebesar 2 kali lipat di atur dalam pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa bekerja sebesar 1 kali di pasal 156 ayat (3), serta uang penggantian hak pekerja di pasal 156 ayat (4). Keadaan pailit sebagaimana diatur dalam pasal 165 juga termasuk pengecualian untuk dilakukan PHK dengan memberikan hak-hak pekerja persis seperti kondisi PHK akibat efisiensi perusahaan.

Yang menjadi pertanyaan, kalaupun PHK telah diatur oleh UU No 13 tahun 2003, sejauh mana pemerintah telah memperhatikan dan memonitor proses pelaksanaan tersebut? Jelas-jelas telah ditetapkan bahwa keberlakuan aturan main ketenagakerjaan berlaku tidak hanya bagi unit usaha berbadan hukum, namun juga yang belum atau tidak berbadan hukum. (Lihat pasal 150). Artinya terdapat atensi untuk melindungi kelompok pekerja di dalam negeri. Untuk kemudian, sejauh mana kesadaran dan ketaatan hukum perusahaan yang sekarang ini sedang didera efek dari krisis global? Sejauh komitmen hokum dan kemanusiaan terhadap individu-individu pekerja yang telah mengabdikan diri mereka selama beberapa waktu? Hal ini jelas menjadi tugas pemerintah. Sekaligus kiprah sector swasta perusahaan dalam membangun iklim kerja dan industri yang lebih sehat.

Merebaknya PHK akhir-akhir ini semakin meresahkan. Laporan yang telah masuk ke disnakertrans mencapai 20.930 orang per tanggal 24 November 2008. Ini baru dari lima propinsi menurut laporan kantor berita Antara. Penyebab utama adalah semakin lesunya komoditas ekspor hingga perusahaan mengambil langkah PHK. www.kompas.com tanggal 26 November 2008 melaporkan bahwa 9.400 karyawan di Surabaya sedang dalam proses PHK. Tepat pad hari ini, www.thejakartapost.com menyatakan bahwa 1367 karyawan di Jawa Tengah telah di-PHK. Jumlah ini belum termasuk karyawan yang dirumahkan alias dinon-aktifkan sementara yan jumlahnya mencapai 18.891 orang. Sungguh mengerikan.

Lepas dari bagaimana upaya pemerintah untuk segera melakukan tindakan preventif terhadap kemungkinan kedepan yang lebih parah, proses PHK tersebut harus betul-betul dimonitor dengan baik. Agar menjauhi adanya tindakan culas dan tidak bertanggungjawab dari para pemilik perusahaan. Setidaknya semua proses dilakukan sesuai aturan main perundang-undangan dan hak-hak kaum pekerja diberikan secara penuh tanpa potongan apapun.

Leave a comment

Filed under Social Issues

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s