Kesalahan Berpikir dalam Proses Pembelajaran Bahasa Inggris

Adalah fakta bahwa institusi pendidikan formal tidak mampu menyajikan out put pembelajaran Bahasa Inggris yang diharapkan. Dari bangku Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi bahkan, seorang pelajar bukan memperoleh motivasi dan kesadaran kuat akan arti penting bahasa Inggris serta mempelajarinya, namun justru trauma psikologis baik disebakan oleh realitas pembelajaran jauh dari yang diharapkan. Konsekwensi terburuk dari hal ini adalah potensi akut terciptanya demotivasi dalam proses belajar, jika tidak untuk mengatakan motivation-assasination.

Demotivasi belajar yang muncul akibat kekurang tepatan proses pembelajatan dapat beraneka ragam. Salah satu hal yang paling umum yakni sikap acuh dan anti pati terhadap proses belajar yang ada. Hal ini diekspresikan dengan bentuk bolos dari kelas hingga sikap anti pati terhadap pengajar yang bersangkutan. Bentuk-bentuk aktifitas di luar kelas yang berorientasi kurang positif boleh jadi terkait dengan ekspresi dari demotivasi belajar pada siswa. Lepas dari keabsahannya, yang pasti hal tersebut sangat tidak positif dan kondusif bagi proses belajar dan pembelajaran.

Beberapa kesalahan berpikir pada faktanya masih menjadi budaya dan terus dibudayakan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris di dalam negeri. Kuldesak tersebut tidak hanya terjadi pada tingkat tehnis di ruang-ruang kelas, namun juga para lingkar perumus kebijakan pendidikan nasional dalam mengarahkan system pendidikan ke salah satu target penting yakni penguasaan bahasa Inggirs. Diantara fallacy of thoughts tersebut antara lain; 1) Pemahaman bahwa bahasa Inggris adalah mata pelajaran yang berorientasi ke pengetahuan, 2) Penerimaan pasif terhadap bentuk proses pembelajaran bahasa asing yang ada, 3) Sentimen ‘nasionalisme semu’ berikut keengganan masyarakat dan pemerintah.

Memahami bahasa Inggris sebagai mata pelajaran yang berorientasi pada pengetahuan semata merupakan bentuk kesalahan berpikir pertama yang selalu mewarnai proses pembelajaran bahasa Inggris. Hal tersebut terjadi amat jelas di institusi-institusi pendidikan formal khususnya. Konsekwensi logis yang muncul adalah sikap penyamarataan terhadap bahasa Inggris dengan beberapa mata pelajaran lain seperti Sejarah ataupun Sosiologi. Sebagai sebuah pelajaran yang berorientasi kepada skill, pendekatan pembelajaran yang diberikan kurang tepat. Penekanan an sich pada pengetahuan bahasa semata, jelas menyimpang dari tujuan awal diberikannya bahasa Inggris sebagai salah satu satuan mata pelajaran umum yang harus dikuasai oleh siswa belajar.

Implikasi tehnis di ruang kelas untuk kemudian adalah penekanan proses pembelajaran pada penguasaan tata bahasa alias Grammar. Meski tidak salah memiliki akurasi struktur dalam mempelajari bahasa asing, namun dua efek bias yang muncul yakni kemampuan pasif berbahasa yang relatif dapat aktual ketika menjawab soal-soal ujian. Lebih buruk lagi adalah munculnya sikap antipati dari para siswa belajar karena kesan bahasa Inggris dengan rumuskaidah-kaidahnya seperti ilmu matematika. Walhasil amat minim lulusan pendidikan formal dalam negeri yang memiliki kemampuan berkomunikasi aktif dalam bahasa Inggris. Sederhananya, bukankah bahasa asing dipelajari untuk dapat alat berkomunikasi dengan dunia luar? Jangan heran kemudian jika seorang sarjana Sastra Inggris tidak dapat berkomunikasi aktif dalam bahasa Inggris, sedangkan seorang pengemis di London yang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan formal dapat berkomunikasi aktif tanpa kendala apapun.

Menyadari bahwa bahasa Inggris merupakan pelajaran yang berorientasi ketrampilan (skill), pemahaman yang harus dibangun seharusnya proses pembiasaan melalui praktek berkomunikasi secara terus menerus. Sebagai ilustrasi, seorang balita tidak pernah diajarkan kaidah dan tata bahasa ketika mulai belajar berkomunikasi dengan bahasa ibu, baik bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Spontanitas komunikasi yang dilakukan terjadi secara interaktif dan alamiah. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa bahasa secara langsung diperoleh lewat jalur praktis (learning by doing), dan bukan menekankan terlebih dahulu pada kaidah tata bahasanya. Proses pembiasaan melalui praktek komunikasi langsung secara gradual membentuk sense of language.

Kesalahan berpikir kedua berada pada level socio psikologis yang lebih serius. Penerimaan pasif terhadap bejtuk proses pembelajaran bahasa Inggris sebagai sebuah ‘tradisi’ atau rutinitas semata. Inefiesiensi dan inefektifitas pembalajaran tidak dianggap masalah serius yang segerap disikapi. Akibatnya budaya pembelajaran bahasa asing yang nota bene tidak efektif ini terus dibudayakan. Tidak hanya secara tehnis di ruang-ruang kelas namun hingga proses pengambilan kebijakan makro pemerintah hingga mikro-koordinasi dan supervisi oleh dinas pendidikan sebagai executive agency pendidikan nasional.

Kejumudan ini berlangsung dikarenakan dua kemungkinan paling tidak, pertama, tidak memahami dan mengetahui masalah, kedua, tidak mau tahu dan paham akan permasalahan yang ada. Faktor pertama dapat dibilang mustahil terjadi karena begitu banyaknya lulusan pendidikan tinggi dari sarjana, magister, hingga doktoral. Kalaupun masalah ini ditimbulkan oleh sikap tidak mau tahu, ini merupakan indikator cara berpikir ‘jahiliyah’ yang harus diberantas dari segala elemen pemerintahan. Karena sikap tidak mau tahu merupakan refleksi tidak langsung dari ‘public betrayal’ (pengkhianatan publik) yang mempercayakan hak politiknya terhadap pemerintah di bawah payung demokrasi. Buat apa ada pemilihan langsung Presiden, Gubernur, maupun Bupati jika hak asasi mengenyam pendidikan yang layak dan berkualitas sebagai jaminan masa depan tidak diperhatikan?

Yang ketiga yakni kesalahan menempatkan sentimen nasionalisme dalam konteks proses pembelajaran bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia tidak sepatutnya dibenturkan dengan realitas hari ini yang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dan komunikasi internacional di berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa. Sejauh apapun kemampuan berbahasa masyarakat, khususnya generasi muda, tidak akan pernah dapat menggantikan eksistensi bahasa ibu yang mendarah daging.

‘Keengganan’ publik terhadap bahasa Inggris semakin menjadi tatkal sikap ‘mencibir’ terhadap rekan dan teman sejawat di sekolah hingga kantor yang sedang belajar berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Penerimaan dimunculkan bukan malah apresiasi, namun sikap anti pati, entah dikarenakan oleh unsur ketidakmampuan atau murni sentimen anti budaya barat dengan segala unsur pembentuknya termasuk bahasa Inggris. Realitas hiprokrit akan tampak jika pelaku phobia bahasa asing tersebut ketika berada dalam sebuah ruang interview dalam bahasa Inggris oleh seorang manager SDM perusahaan. Alangkah naifnya.

Pada level makro pemerintah, beberapa waktu lalu muncul isu tentang larangan penggunaan bahasa asing di publik dan media. Hal tersebut sebagai upaya pemerintah untuk membangun kembali serpihan-serpihan semangat nasionalisme di tengah-tengah arus globalisasi yang tidak dapat dikontrol efek sosial kemasyarakatannya. Yang menjadi titik tekan bukan pada masalah itikad baik membangun kembali nasionalisme bangsa yang dalam istilah Oswaldo De Rivera mulai memudar di tengah globalisasi. Akan tetapi permasalahan terletak pada motivasi pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, menginisiasi Undang-Undang Larangan berbahasa asing di ruang publik dan media, pada saat yang sama kita dihadapkan dengan realitas incompetitive human resources (sumberdaya manusia yang tidak kompetitif) dalam negeri. Bagi para birokrasi pemerintah yang hendak memberikan sambutan kepada kegiatan-kegiatan publik adalah pengecualian. Bagaimana dengan generasi muda yang sedang berusaha menghayati prose pembelajaran bahasa asingnya? Jangan sampai efek psikologis yang muncul dari generasi pelajar adalah pernyataan, “Ngapain belajar bahasa Inggris..Lha wong pemerintah saja ndak mendukung”. Lebih parah lagi jika ditemukan korelasi angka pengangguran yang mulai mendapat angin segar dari adanya online job vacancies di berbagai belahan dunia masih mengalami batu sandungan gara-gara ketidakpekaan pemerintah akan kontribusi penting ketrampilan bahasa Inggris atas dalih ‘nasionalime semu’.

Singkat kata, proses pembelajaran bahasa Inggris harus dijauhkan dari berbagai bentuk kesalahan berpikir, baik pada tingak teknis di lapangan hingga perumusa kebijakan. Tidak ada alasan lain kecuali sikap tidak mau tahu akan tantangan masa depan generasi muda bangsa tanpa bekal kemapuan berkomunikasi dengan dunia internasional. Terkecuali Indonesia hendak mengucilkan diri dari interaksi terbuka dengan dunia luar. Wallahu a’lam

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s