Category Archives: Ekonomi Politik & Pembangunan

Bencana Krisis Global

Becana didefinisikan secara sederhana sebagai gangguan ataupun kekacauan dari funsi komunitas masyarakat yang berakibat kerugian jiwa, materi, ekonomi, ataupun lingkungan secara meluas diluar kemampuan masyarakat untuk dapat menangani dengan keterbatasan sumber-sumber yang ada. Ini yang ditulis oleh bung Iwan Gunawan dalam sebuah opini di www.thejakartapost.com per tanggal 23 Oktober 2008 lalu. Ulasan tentang keterkaitan bentuk antara bencana alam yang bersifat natural dan bencana ‘buatan’ dari ulah dan perilaku manusia sendiri.

Kalaupun Tsunami di tahun 2004 terkategori sebagai sebuah bencana, yang menurut komentar Sekjen PBB Kofi Annan ketika itu sebagai unprecedented disaster, adalah logis menjadi sebuah kekagetan nasional bagi Indonesia. Korban jiwa, materi, ekonomi, maupun social jelas membuat miris elemen bangsa. Namun dengan itikad baik dan komitmen penuh, hal tersebut akhirnya dapat dilewati dengan segala pelajaran yang ada. Setidaknya early warning system mulai jadi perhatian pemerintah serta kesadaran masyarakat. Hal ini sangat positif sebagai bekal kedepan untuk menghadapi berbagai kemungkinan bencana yang ‘naudzubillah’ muncul di kemudian hari.

Di sisi lain, krisis moneter di tahun 1997 yang disusul dengan krisis ekonomi hingga multi-dimensional bahkan, masih menjadi trauma pemerintah dan masyarakat hingga saat ini. Kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar dari 2.000 menjadi 11.000, meninggalkan malapetaka bagi sektor industry dalam negeri. Beban biaya operasional dan produksi perusahaan melonjak akibat bahan-bahan baku yang dibeli dengan dólar, sedangkan distribusi barang dinilai oleh rupiah. Walhasil beberapa perusahaan dalam negeri harus gulung tikar.

Lebih jauh lagi, kebijakan melikuidasi beberapa bank yang tidak luqid kecukupan modal yang menjadi standard minimum, memperparah ketidakpercayaan domestik pasar terhadap akuntabilitas perbankan untuk menyimpan tabungan. Diikuti kemudian oleh cash flight port folio secara besar-besaran yang secara timbale balik terkait dengan kelesuan pasar domestic. PHK terjadi dimana-mana. Berikut instabilitas politik menjelang 1998, dengan isu penurunan Presiden Suharto dari kursi kepresidenan.

Meski liku-liku untuk keluar dari crisis ekonomi bukan suatu hal yang mudah, memasuki tahun 2004 setidaknya mulai muncul perbaikan-perbaikan walaupun masih jauh dari signifikan. Pergantian kepemimpinan terjadi selama empat kali dalam hitungan 6 tahun, termasuk masa transisi Habibie dan pemerintahan SBY-Kalla. Paling tidak, gairah pembangunan di sektor ekonomi khususnya secara relatif dapat dirasakan.

Dalam proses mengahadapi krisis ekonomi sebagai sebuah bencana akibat ulah manusia, biaya tenaga dan pikiran yang harus dibayar oleh bangsa Indonesia tidak sedikit jelasnya. Agenda-agenda besar nasional pembangunan dari reformasi multi-dimensi, kebebasan pers, penerapan pemilihan langsung presiden dan wakil rakyat, pemberantasan korupsi, perlawanan terhadap ancaman terrorisme, hingga bencana alam tsunami maupun yang lain, mewarnai perjalanan bangsa untuk keluar dari krisis.

Singkat kata, baik Tsunami sebagai bencana alam dan krisis ekonomi sebagai bencana akibat ulah manusia sama-sama membutuhkan perhatian dan tanggungjawab. Energi yang dibutuhkan tidak juga berbeda secara relatif. Namun terdapat sebuah poin pembeda antara bencana alam dan bencana akibat ulah manusia. Tragedy bencana alam jelas membutuhkan kepekaan dan kesiagaan pemerintah dalam melihat perkembangan fenomena alam dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan bantuan teknologi modern. Akan tetapi level perfeksi (kesempurnaan) prevensi tidak pada bencana itu sendiri, namun lebih kepada efek yang seminim mungkin terhadap korban jiwa maupun materi dan lain sebagainya.

Berbeda halnya dengan krisis ekonomi yang membutuhkan keseriusan pemerintah dan masyarakat dalam merespon dan mencari jalan keluar. Kecenderungan pasar, trend indutri, ketersediaan lapangan kerja, hingga berbagai hal yang bersumber dari masalah politik maupun keamanan terhadap keberlangsungan ekonomi, dapat lebih bias dibaca sejak dini. Sikap preventif yang diharapkan dari pemerintah tidak hanya sejauh mana mengurangi efek fatal terhadap stabilitas dalam negeri. Namun juga menghindari terjadinya hal tersebut dari proses yang semakin akut.

Pada gilirannya sekarang bangsa Indonesia dihadapkan dengan ancaman krisis globa tahap kedua, seperti yang ditulis oleh Paul Krugman beberapa waktu lalu di New York Times.com. Semakin parahnya krisis financial di Amerika Serikat, berdampak terhadap keberlangsungan pasar internasional. Nilai tukar rupiah anjlok terhadap dollar Amerika hingga pada level 13.000,- rupiah. Beberapa perusahaan exporter dalam negeri mulai ancang-ancang melakukan PHK terhadap karyawannya guna efisiensi operasional. Pasar modal lesu. Berikut semakin melonjak turunnya harga saham beberapa korporasi besar dalam negeri seperti Century Bank, PT. Bumi Asia, dll.

Adalah sekarang kesempatan bagi pemerintah untuk membuktikan sejauh mana mampu belajar dari sejarah pahit yang pernah kita alami. Akankah kita mengulang 6 hingga 8 tahun proses berliku-liku untuk dapat keluar dari himpitan krisis global senandainya pada saatnya hal ini betul-betul terjadi? Haruskan Indonesia mengajukan hutan luar neger dari IMF seperti tahun 1997 oleh Suharto atau beberapa Negara Eropa Timur sekarang ini? Sejauh mana pemerintah dapat mengendalikan roda perekonomian nasional hingga kemudian dapat memproteksi stabilitas ekonomi dalam negeri untuk tidak terjerusmus ke dalam jurang kelam?

Semuanya kembali ke pemerintah sendiri. Pelajaran dari krisis ekonomi 1997 maupun Tsunami sudah cukup. Kepekaan akan rentannya tatanan ekonomi nasional yang masih bertumpu pada sector industry terlalu dominan, kurangnya penguatan sector riil khususnya menengah koperasi, dan kesigapan dan itikad baik pemerintah yang akan menentukan. Terkecuali, upaya dan hasil minimal yang dilakukan akan membuat kita cukup layak mengatakan pemerintah tidak becus mengurus ekonomi dalam negeri.

1 Comment

Filed under Ekonomi Politik & Pembangunan